Faktor-faktor yang Mempengaruhi
Iklim Bisnis di Indonesia
Kebijakan pemerintah
Kebijakan pemerintah merupakan seperangkat produk yang dihasilkan yang memuat pilihan atau keputusan yang dibuat oleh pemerintah untuk menyediakan barang-barang publik dan pelayanan kepada masyarakat.
Contohnya:
peraturan mulai dari penetapan clean and clear (CNC), proses untuk mendapatkan eksportir terdaftar (ET), proses penetapan untuk mendapatkan kuota ekspor, sampai kepada proses pendirian industri pengolahan dan pemurnian (smelter), sampai pada kepemilikan saham asing di industri smelter ini sering berubah-ubah. Sehingga pengusaha terhambat dalam menjalankan usahanya karena kurangnya koordinasi antara pemerintah dengan pelaku usaha, dan kerugian pengusaha sudah mencapai kurang lebih 1 triliun, belum termasuk kerugian pemerintah dari pajak daerah dan nasional
Kebijakan pemerintah merupakan seperangkat produk yang dihasilkan yang memuat pilihan atau keputusan yang dibuat oleh pemerintah untuk menyediakan barang-barang publik dan pelayanan kepada masyarakat.
Contohnya:
peraturan mulai dari penetapan clean and clear (CNC), proses untuk mendapatkan eksportir terdaftar (ET), proses penetapan untuk mendapatkan kuota ekspor, sampai kepada proses pendirian industri pengolahan dan pemurnian (smelter), sampai pada kepemilikan saham asing di industri smelter ini sering berubah-ubah. Sehingga pengusaha terhambat dalam menjalankan usahanya karena kurangnya koordinasi antara pemerintah dengan pelaku usaha, dan kerugian pengusaha sudah mencapai kurang lebih 1 triliun, belum termasuk kerugian pemerintah dari pajak daerah dan nasional
Surat ijin baik dari pemerintah pusat maupun pemda
Pentingnya surat izin untuk produksi, membuat produsen merasa aman akan produksinya yang tidak bisa di ganggu dengan alasan ketidak amanan dalam berusaha, namun di Indonesia sangat sulit untuk mendapatkan surat izin tersebut, sehingga membutuhkan waktu dan biaya yang besar dalam pengurusannya dan pengurusannya menimbulkan kerugian tersendiri secara personal yaitu pemilik perusahaan dan nantinya berujung kecilnya gaji pegawai.
Contohnya:
Bambang mencontohkan selama ini dia tidak mengetahui berapa waktu yang diperlukan untuk mendapatkan surat domisili. Surat ini sangat penting karena diperlukan untuk mengurus Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Surat Izin Usaha Perusahaan (SIUP). Namun faktanya, dalam proses perizinan surat domisili tidak dicantumkan kapan selesainya, sehingga pejabat daerah dengan leluasa meminta uang, bahkan memeras ke pengusaha. Begitu pula yang terjadi pada pengurusan surat Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan kelapa sawit, seperti terjadi di Buol.
Pentingnya surat izin untuk produksi, membuat produsen merasa aman akan produksinya yang tidak bisa di ganggu dengan alasan ketidak amanan dalam berusaha, namun di Indonesia sangat sulit untuk mendapatkan surat izin tersebut, sehingga membutuhkan waktu dan biaya yang besar dalam pengurusannya dan pengurusannya menimbulkan kerugian tersendiri secara personal yaitu pemilik perusahaan dan nantinya berujung kecilnya gaji pegawai.
Contohnya:
Bambang mencontohkan selama ini dia tidak mengetahui berapa waktu yang diperlukan untuk mendapatkan surat domisili. Surat ini sangat penting karena diperlukan untuk mengurus Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Surat Izin Usaha Perusahaan (SIUP). Namun faktanya, dalam proses perizinan surat domisili tidak dicantumkan kapan selesainya, sehingga pejabat daerah dengan leluasa meminta uang, bahkan memeras ke pengusaha. Begitu pula yang terjadi pada pengurusan surat Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan kelapa sawit, seperti terjadi di Buol.
Lingkungan makroekonomi
Lingkungan ekonomi makro akan mempengaruhi operasional perusahaan yang dalam hal ini keputusan pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan kinerja keuangan dengan perbankan.
Contohnya:
Kebijakan Bank Indonesia (BI) yang membatasi pembelian valuta asing (valas) yang bisa saja eksportir membeli di saat rupiah melemah dan menjualnya di saat rupiah menguat karena kebutuhan bisnis sehingga menanggung kerugian.
Lingkungan ekonomi makro akan mempengaruhi operasional perusahaan yang dalam hal ini keputusan pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan kinerja keuangan dengan perbankan.
Contohnya:
Kebijakan Bank Indonesia (BI) yang membatasi pembelian valuta asing (valas) yang bisa saja eksportir membeli di saat rupiah melemah dan menjualnya di saat rupiah menguat karena kebutuhan bisnis sehingga menanggung kerugian.
Ketidakpastian hukum
Ketidakpastian hukum merupakan salah satu pertimbangan bagi para investor dalam berinvestasi di Indonesia dan akibatnya usaha yang telah di jalankan tidak berkembang dengan tidak adanya investor yang mau memberikan dananya di Indonesia, bukan tidak mungkin berpengaruh negatif juga pada posisi nilai tukar rupiah jika selanjutnya menimbulkan ketidakstabilan nasional.
Contohnya:
Kepastian hukum di Indonesia memang sudah dipertanyakan. Bukan saja untuk masalah korupsi, hampir dibanyak sisi. Dari urusan ‘gangguan proses produksi dengan sweeping-sweeping pabrik’ sampai penuntupan gangguan sarana umum misalnya tol. Belum terlihat adanya tindakkan tegas terhadap pelanggaran hukum,” kata Franky.
Ketidakpastian hukum merupakan salah satu pertimbangan bagi para investor dalam berinvestasi di Indonesia dan akibatnya usaha yang telah di jalankan tidak berkembang dengan tidak adanya investor yang mau memberikan dananya di Indonesia, bukan tidak mungkin berpengaruh negatif juga pada posisi nilai tukar rupiah jika selanjutnya menimbulkan ketidakstabilan nasional.
Contohnya:
Kepastian hukum di Indonesia memang sudah dipertanyakan. Bukan saja untuk masalah korupsi, hampir dibanyak sisi. Dari urusan ‘gangguan proses produksi dengan sweeping-sweeping pabrik’ sampai penuntupan gangguan sarana umum misalnya tol. Belum terlihat adanya tindakkan tegas terhadap pelanggaran hukum,” kata Franky.
Pendidikan dan ketrampilan tenaga kerja
Pendidikan tenaga kerja merupakan alat untuk mengadopsi teknologi modern, sehingga dapat meningkatkan kapasitas produksi dalam perekonomian. Jadi, jika banyak tenaga kerja yang tidak memiliki ketrampilan dan pendidikan yang menunjang maka kegiatan produksi tidak akan berjalan dengan lanscar dan menimbulkan efek yang buruk dalam pertumbuhan bisnis yang di jalankan.
Contohnya:
Fleksibilitas tenaga kerja ternyata membuat perusahaan-perusahaan besar dan kecil berkembang. Sayangnya, pengusaha kelas menengah tidak ada. Hal ini menyebabkan ketimpangan dalam high cost economic. Menurut Sofjan , salah satu penyebab permasalahan tersebut karena regulasi yang menjadikan perusahaan-perusahaan susah bergerak.
Pendidikan tenaga kerja merupakan alat untuk mengadopsi teknologi modern, sehingga dapat meningkatkan kapasitas produksi dalam perekonomian. Jadi, jika banyak tenaga kerja yang tidak memiliki ketrampilan dan pendidikan yang menunjang maka kegiatan produksi tidak akan berjalan dengan lanscar dan menimbulkan efek yang buruk dalam pertumbuhan bisnis yang di jalankan.
Contohnya:
Fleksibilitas tenaga kerja ternyata membuat perusahaan-perusahaan besar dan kecil berkembang. Sayangnya, pengusaha kelas menengah tidak ada. Hal ini menyebabkan ketimpangan dalam high cost economic. Menurut Sofjan , salah satu penyebab permasalahan tersebut karena regulasi yang menjadikan perusahaan-perusahaan susah bergerak.
Tingkat kriminalitas, pencurian dan kerusuhan
Ketidakamanan situasi akan memperburuk usaha, karena dengan tingginya tingkat kriminalitas, pencurian dan kerusuhan akan membuat kerugian pada pengusaha, apalagi yang baru membangun bisnisnya. Kehilangan barang akan menimbulkan kerugian yang besar dalam jangka waktu tertentu.
Contohnya:
Aksi ribuan buruh di Pos 9 Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara menyisakan kerugian yang dialami oleh para pengusaha angkutan pelabuhan, diperkirakan mencapai Rp 6 miliar.
Ketidakamanan situasi akan memperburuk usaha, karena dengan tingginya tingkat kriminalitas, pencurian dan kerusuhan akan membuat kerugian pada pengusaha, apalagi yang baru membangun bisnisnya. Kehilangan barang akan menimbulkan kerugian yang besar dalam jangka waktu tertentu.
Contohnya:
Aksi ribuan buruh di Pos 9 Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara menyisakan kerugian yang dialami oleh para pengusaha angkutan pelabuhan, diperkirakan mencapai Rp 6 miliar.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar