Faktor-faktor yang Mempengaruhi
Iklim Bisnis di Indonesia
Kebijakan pemerintah
Kebijakan pemerintah merupakan
seperangkat produk yang dihasilkan yang memuat pilihan atau keputusan yang
dibuat oleh pemerintah untuk menyediakan barang-barang publik dan pelayanan
kepada masyarakat.
Contohnya:
peraturan mulai dari penetapan clean and clear (CNC), proses untuk mendapatkan
eksportir terdaftar (ET), proses penetapan untuk mendapatkan kuota ekspor,
sampai kepada proses pendirian industri pengolahan dan pemurnian (smelter),
sampai pada kepemilikan saham asing di industri smelter ini sering
berubah-ubah. Sehingga pengusaha terhambat dalam menjalankan usahanya karena
kurangnya koordinasi antara pemerintah dengan pelaku usaha, dan kerugian
pengusaha sudah mencapai kurang lebih 1 triliun, belum termasuk kerugian
pemerintah dari pajak daerah dan nasional
Surat ijin baik dari pemerintah pusat maupun pemda
Pentingnya surat izin untuk
produksi, membuat produsen merasa aman akan produksinya yang tidak bisa di
ganggu dengan alasan ketidak amanan dalam berusaha, namun di Indonesia sangat
sulit untuk mendapatkan surat izin tersebut, sehingga membutuhkan waktu dan
biaya yang besar dalam pengurusannya dan pengurusannya menimbulkan kerugian
tersendiri secara personal yaitu pemilik perusahaan dan nantinya berujung kecilnya
gaji pegawai.
Contohnya:
Bambang mencontohkan selama ini dia tidak mengetahui berapa waktu yang
diperlukan untuk mendapatkan surat domisili. Surat ini sangat penting karena
diperlukan untuk mengurus Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Surat Izin Usaha
Perusahaan (SIUP). Namun faktanya, dalam proses perizinan surat domisili tidak
dicantumkan kapan selesainya, sehingga pejabat daerah dengan leluasa meminta
uang, bahkan memeras ke pengusaha. Begitu pula yang terjadi pada pengurusan
surat Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan kelapa sawit, seperti terjadi di Buol.
Lingkungan makroekonomi
Lingkungan ekonomi makro akan
mempengaruhi operasional perusahaan yang dalam hal ini keputusan pengambilan
kebijakan yang berkaitan dengan kinerja keuangan dengan perbankan.
Contohnya:
Kebijakan Bank Indonesia (BI) yang membatasi pembelian valuta asing (valas)
yang bisa saja eksportir membeli di saat rupiah melemah dan menjualnya di saat
rupiah menguat karena kebutuhan bisnis sehingga menanggung kerugian.
Ketidakpastian hukum
Ketidakpastian
hukum merupakan salah satu pertimbangan bagi para investor dalam berinvestasi
di Indonesia dan akibatnya usaha yang telah di jalankan tidak berkembang dengan
tidak adanya investor yang mau memberikan dananya di Indonesia, bukan tidak
mungkin berpengaruh negatif juga pada posisi nilai tukar rupiah jika
selanjutnya menimbulkan ketidakstabilan nasional.
Contohnya:
Kepastian hukum di Indonesia memang sudah dipertanyakan. Bukan saja untuk
masalah korupsi, hampir dibanyak sisi. Dari urusan ‘gangguan proses produksi
dengan sweeping-sweeping pabrik’ sampai penuntupan gangguan sarana umum
misalnya tol. Belum terlihat adanya tindakkan tegas terhadap pelanggaran
hukum,” kata Franky.
Pendidikan dan ketrampilan tenaga kerja
Pendidikan
tenaga kerja merupakan alat untuk mengadopsi teknologi modern, sehingga dapat
meningkatkan kapasitas produksi dalam perekonomian. Jadi, jika banyak tenaga
kerja yang tidak memiliki ketrampilan dan pendidikan yang menunjang maka
kegiatan produksi tidak akan berjalan dengan lanscar dan menimbulkan efek yang
buruk dalam pertumbuhan bisnis yang di jalankan.
Contohnya:
Fleksibilitas tenaga kerja ternyata membuat perusahaan-perusahaan besar dan
kecil berkembang. Sayangnya, pengusaha kelas menengah tidak ada. Hal ini
menyebabkan ketimpangan dalam high cost economic. Menurut Sofjan , salah satu
penyebab permasalahan tersebut karena regulasi yang menjadikan
perusahaan-perusahaan susah bergerak.
Tingkat kriminalitas, pencurian dan kerusuhan
Ketidakamanan
situasi akan memperburuk usaha, karena dengan tingginya tingkat kriminalitas,
pencurian dan kerusuhan akan membuat kerugian pada pengusaha, apalagi yang baru
membangun bisnisnya. Kehilangan barang akan menimbulkan kerugian yang besar dalam
jangka waktu tertentu.
Contohnya:
Aksi ribuan buruh di Pos 9 Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara menyisakan
kerugian yang dialami oleh para pengusaha angkutan pelabuhan, diperkirakan
mencapai Rp 6 miliar.